Badan Intelijen Keuangan (FIU) Komisi Layanan Keuangan Korea Selatan baru-baru ini mengeluarkan serangkaian persyaratan regulasi baru. Persyaratan ini terutama ditujukan kepada bursa cryptocurrency, dengan tujuan memperkuat upaya anti pencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorisme (AML/CFT).
Sesuai dengan peraturan baru, bursa perlu mengidentifikasi dan melaporkan transaksi mencurigakan di platform dalam waktu tiga hari kerja. Selain itu, mereka juga perlu memberikan beberapa bukti kepada FIU, termasuk mendapatkan sertifikasi sistem manajemen perlindungan informasi, menandatangani kontrak verifikasi identitas dengan bank domestik, serta menempatkan personel yang memenuhi syarat di posisi kunci.
Sementara itu, Komisi Keuangan Korea sedang mempertimbangkan untuk mengubah "Peraturan Pelaporan dan Pengawasan Informasi Transaksi Keuangan Tertentu", yang mungkin akan memungkinkan berbagi pesanan dalam kondisi tertentu. Revisi ini diperkirakan akan diumumkan untuk legislasi antara 18 Februari hingga 2 Maret.
2. Duma Negara Rusia menyetujui RUU pajak cryptocurrency
Pada 15 Februari, Komite Pembangunan Negara dan Legislatif Duma Negara Rusia menyetujui sebuah undang-undang mengenai pajak cryptocurrency. Undang-undang ini melakukan serangkaian amandemen terhadap undang-undang pajak Federasi Rusia, secara resmi mengakui cryptocurrency seperti Bitcoin sebagai properti, dan berencana untuk mengenakan pajak pada keuntungan yang dihasilkan dari transaksi cryptocurrency.
RUU ini berlaku untuk semua penduduk di Rusia, termasuk warga negara, orang asing, dan organisasi yang didirikan di negara tersebut. Menurut ketentuan, jika total transaksi kripto tahunan melebihi 600.000 rubel (sekitar 8.100 dolar AS), entitas terkait harus melaporkan situasi transaksinya. Kegagalan untuk membayar pajak tepat waktu atau lengkap akan dikenakan denda sebesar 40% dari pajak yang belum dibayar.
Duma Rusia diperkirakan akan membahas undang-undang kripto baru ini pada 17 Februari.
3. Maroko mempertimbangkan untuk meluncurkan mata uang digital bank sentral
Pemerintah Maroko sedang aktif meneliti kemungkinan peluncuran mata uang digital bank sentral (CBDC). Langkah ini menunjukkan bahwa Maroko mengikuti tren perkembangan teknologi finansial global, menjelajahi prospek aplikasi mata uang digital dalam ekonomi negara. Meskipun saat ini belum ada jadwal implementasi yang konkret, berita ini menunjukkan sikap proaktif Maroko dalam inovasi finansial.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
8 Suka
Hadiah
8
3
Bagikan
Komentar
0/400
EntryPositionAnalyst
· 19jam yang lalu
Regulasi akan semakin ketat.
Lihat AsliBalas0
DefiVeteran
· 19jam yang lalu
Setelah pengawasan selesai, harga koin akan To da moon lagi.
Korea Selatan dan Rusia memperkuat pengawasan enkripsi, Maroko meneliti CBDC
Dinamis Regulasi
1. Korea Perkuat Pengawasan Terhadap Bursa Kripto
Badan Intelijen Keuangan (FIU) Komisi Layanan Keuangan Korea Selatan baru-baru ini mengeluarkan serangkaian persyaratan regulasi baru. Persyaratan ini terutama ditujukan kepada bursa cryptocurrency, dengan tujuan memperkuat upaya anti pencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorisme (AML/CFT).
Sesuai dengan peraturan baru, bursa perlu mengidentifikasi dan melaporkan transaksi mencurigakan di platform dalam waktu tiga hari kerja. Selain itu, mereka juga perlu memberikan beberapa bukti kepada FIU, termasuk mendapatkan sertifikasi sistem manajemen perlindungan informasi, menandatangani kontrak verifikasi identitas dengan bank domestik, serta menempatkan personel yang memenuhi syarat di posisi kunci.
Sementara itu, Komisi Keuangan Korea sedang mempertimbangkan untuk mengubah "Peraturan Pelaporan dan Pengawasan Informasi Transaksi Keuangan Tertentu", yang mungkin akan memungkinkan berbagi pesanan dalam kondisi tertentu. Revisi ini diperkirakan akan diumumkan untuk legislasi antara 18 Februari hingga 2 Maret.
2. Duma Negara Rusia menyetujui RUU pajak cryptocurrency
Pada 15 Februari, Komite Pembangunan Negara dan Legislatif Duma Negara Rusia menyetujui sebuah undang-undang mengenai pajak cryptocurrency. Undang-undang ini melakukan serangkaian amandemen terhadap undang-undang pajak Federasi Rusia, secara resmi mengakui cryptocurrency seperti Bitcoin sebagai properti, dan berencana untuk mengenakan pajak pada keuntungan yang dihasilkan dari transaksi cryptocurrency.
RUU ini berlaku untuk semua penduduk di Rusia, termasuk warga negara, orang asing, dan organisasi yang didirikan di negara tersebut. Menurut ketentuan, jika total transaksi kripto tahunan melebihi 600.000 rubel (sekitar 8.100 dolar AS), entitas terkait harus melaporkan situasi transaksinya. Kegagalan untuk membayar pajak tepat waktu atau lengkap akan dikenakan denda sebesar 40% dari pajak yang belum dibayar.
Duma Rusia diperkirakan akan membahas undang-undang kripto baru ini pada 17 Februari.
3. Maroko mempertimbangkan untuk meluncurkan mata uang digital bank sentral
Pemerintah Maroko sedang aktif meneliti kemungkinan peluncuran mata uang digital bank sentral (CBDC). Langkah ini menunjukkan bahwa Maroko mengikuti tren perkembangan teknologi finansial global, menjelajahi prospek aplikasi mata uang digital dalam ekonomi negara. Meskipun saat ini belum ada jadwal implementasi yang konkret, berita ini menunjukkan sikap proaktif Maroko dalam inovasi finansial.